Masyarakat adat melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Dalam aksi itu, mereka mendesak Presiden RI dan Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, segera menghentikan PSN Merauke.
Jakarta, Kapiwuunews.org, Masyarakat Adat Gelar Aksi di Depan Kantor Kementerian Pertahanan, Desak Penghentian PSN Merauke Puluhan masyarakat adat dari berbagai wilayah Papua melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Mereka mengajukan tuntutan keras kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk segera menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke yang dinilai mengancam keberlangsungan tanah adat dan kehidupan masyarakat lokal.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas PSN Merauke yang mencakup proyek infrastruktur besar di kawasan Merauke, Papua. Menurut mereka, proyek tersebut tidak memperhatikan keberadaan tanah ulayat (tanah adat) yang sangat penting bagi identitas dan kelangsungan hidup masyarakat adat di Papua. Mereka menilai proyek-proyek besar yang diinisiasi oleh pemerintah pusat justru merugikan masyarakat adat karena mengorbankan hak-hak atas tanah leluhur mereka.
Salah seorang perwakilan masyarakat adat yang turut serta dalam aksi ini menyampaikan bahwa kehadiran PSN Merauke membawa berbagai dampak negatif, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. “Proyek ini tidak hanya merampas tanah kami, tetapi juga menghilangkan sumber mata pencaharian kami, seperti hutan dan sungai yang merupakan bagian dari identitas kami. Kami di sini untuk meminta Presiden dan para menteri untuk mendengar suara kami,” ujarnya.
Selain itu, mereka juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keberadaan transmigrasi yang akan dibawa ke wilayah Papua sebagai bagian dari PSN. Menurut mereka, transmigrasi ke Papua hanya akan mempercepat hilangnya hak-hak adat, memperparah ketidakadilan akses terhadap sumber daya, serta meningkatkan ketegangan antara masyarakat asli dan pendatang.
Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi pesan tegas kepada pemerintah, seperti “Stop Ambil Tanah Kami,” “Papua Bukan Tanah Kosong,” dan “Hentikan PSN Merauke.” Mereka menggelar aksi damai dengan duduk dan bernyanyi, mengiringi doa-doa dan seruan yang menuntut keadilan dan penghormatan terhadap tanah adat mereka.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan maupun pihak terkait lainnya. Namun, para demonstran menyatakan akan terus melakukan aksi dan advokasi hingga ada respons nyata dari pemerintah yang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat adat Papua.
"Melalui aksi ini, masyarakat adat berharap pemerintah mau membuka dialog serta melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat adat Papua. “Tanah ini adalah jati diri kami. Kami tidak bisa diam melihat tanah kami diambil untuk kepentingan yang tidak pernah kami setujui, kata seorang peserta aksi."
Aksi protes ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat di tengah gencarnya pembangunan dan investasi di tanah Papua.
(**)
