Yalimo, Kapiwunews.org - Pada tanggal 15 November 2024, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yalimo menggelar aksi mimbar bebas sebagai bentuk pernyataan sikap rakyat terhadap program transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Aksi yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 14.30 ini berjalan dengan aman dan lancar. Aspirasi rakyat berhasil diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, yang mewakili Bupati untuk meneruskannya kepada Kementerian Transmigrasi.
Dalam aksi tersebut, rakyat Papua, khususnya di wilayah adat Lapago, menyatakan sikap tegas menolak kebijakan transmigrasi yang dinilai mengancam hak-hak adat dan eksistensi masyarakat asli Papua. Aksi ini menjadi momentum penting bagi rakyat Yalimo untuk menyuarakan keberatan mereka atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat Papua.
Setelah aksi selesai, pengurus KNPB Wilayah Yalimo mengarahkan massa aksi ke kantor KNPB Wilayah untuk menggelar konferensi pers. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Pusat KNPB dan tiga pimpinan wilayah lainnya, yaitu:
1. Pimpinan KNPB Wilayah Balim
2. Pimpinan KNPB Wilayah Balim Barat
3. Pimpinan KNPB Wilayah Yalimo sebagai tuan rumah
Dalam konferensi pers tersebut, KNPB bersama masyarakat Yalimo secara resmi menyatakan penolakan terhadap transmigrasi di Tanah Papua, isi Pernyataan Sikap
Berikut adalah tujuh poin pernyataan sikap yang disampaikan:
1. Penolakan Kebijakan Pemerintah Kolonial Indonesia
Rakyat bangsa Papua di wilayah adat Lapago, Kabupaten Yalimo, menolak semua program kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat di Papua.
2. Penolakan Program Transmigrasi
Papua bukanlah tanah kosong, sehingga program transmigrasi dinilai tidak relevan dan hanya akan merusak tatanan sosial serta lingkungan masyarakat adat.
3. Hentikan Pengamanan Militer
Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menghentikan pendekatan militer dalam menangani konflik politik di Papua.
4. Kecaman Teror terhadap Aktivis HAM dan Media
Rakyat Papua mengutuk keras penembakan terhadap aktivis HAM Cris Warinusi di Manokwari dan pelemparan bom molotov ke kantor Tabloid Jubi di Jayapura.
5. Penolakan Operasi Militer di Papua
Pembangunan pos militer, operasi militer, dan pengiriman personel militer secara besar-besaran ke Tanah Papua ditolak secara tegas.
6. Desakan Sidang Istimewa DPRD Yalimo
Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Yalimo didesak segera menggelar sidang istimewa untuk menyatakan penolakan resmi terhadap program transmigrasi.
7. Hak Penentuan Nasib Sendiri
Sebagai solusi damai, rakyat Papua meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Ketua KNPB Wilayah Yalimo, Theo Loho, menegaskan bahwa kegiatan aksi dan konferensi pers ini merupakan bentuk solidaritas rakyat Papua dalam mempertahankan hak ulayat, budaya, dan keberlanjutan generasi Papua. "Kami tegaskan, Papua bukan tanah kosong. Kebijakan transmigrasi hanya akan menciptakan ketimpangan baru dan merampas hak-hak rakyat Papua," ujar Theo.
Aksi ini menunjukkan bahwa rakyat Papua, khususnya di wilayah Lapago, bersatu dalam menolak program transmigrasi dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Dengan diterimanya aspirasi oleh Sekda Kabupaten Yalimo, harapannya suara rakyat Papua dapat diteruskan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan perhatian serius.
Komitmen KNPB dan masyarakat Yalimo untuk mempertahankan hak-hak mereka menjadi cerminan semangat juang rakyat Papua dalam menjaga martabat dan kedaulatan tanah mereka.
(**)
