Papua, Kapiwuunews.org — Memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) menyoroti kondisi masyarakat adat Papua yang dinilai masih menghadapi persoalan perampasan tanah, konflik, pelanggaran hak asasi manusia, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan Selatan, Pada Minggu 9 Agustus 2026.
Dalam pernyataannya, KOMASDELING PAPSEL menyebut persoalan masyarakat adat Papua tidak terlepas dari sejarah panjang konflik dan perubahan politik di Tanah Papua. Mereka juga menilai kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran daerah belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
KOMASDELING PAPSEL menyoroti sejumlah konflik agraria dan investasi yang terjadi di beberapa wilayah Papua, termasuk wilayah suku Awyu di Boven Digoel, Malamoi di Sorong, serta masyarakat adat Malind Anim dan Yei di Merauke.
Bertepatan dengan momentum Hari Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap 9 Agustus berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/214 tahun 1994, organisasi tersebut menyerukan agar pemerintah lebih serius menghormati dan melindungi hak masyarakat adat Papua.
Mereka antara lain menuntut penghentian operasi militer di sejumlah wilayah Papua, penarikan pasukan militer, penghentian proyek yang dinilai merugikan masyarakat adat, penutupan perusahaan ilegal, serta penghentian rencana pertambangan yang mengancam wilayah adat.
Selain itu, KOMASDELING PAPSEL mendesak pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis independen dan pemantau HAM, menghentikan pendekatan militeristik, membuka ruang dialog dengan melibatkan mediator independen, serta memberikan perhatian lebih besar terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua.
KOMASDELING PAPSEL juga menyerukan agar hak-hak dasar masyarakat adat diakui dan dilindungi sehingga masyarakat Papua dapat hidup aman, adil, sejahtera, dan bermartabat di atas tanah adatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) dengan penanggung jawab aksi, Martinus Yumame.
