Jayapura – Kapiwuneuws.org - Selaku Kepala Kantor Wilayah (Bapak Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H., M.Si) Kementerian Hukum dan HAM Papua resmi melantik delapan orang Notaris baru yang akan bertugas 4 wilayah Provinsi yakni provinsi Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah, dan provinsi Papua pegunungan kegiatan ini berlangsung di aula kantor wilayah kementerian hukum Papua kota Jayapura Senin 23/2/2026.
Dengan pelantikan ini, total jumlah Notaris yang beroperasi di empat provinsi di Tanah Papua kini mencapai 106 orang. Sebelumnya, tercatat ada 98 Notaris yang bertugas, namun bertambah menjadi 106 setelah prosesi pelantikan hari ini.
Dalam sambutannya, bapak Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H., M.Si menyatakan bahwa memberikan penekanan khusus mengenai minimnya jumlah Notaris dari kalangan Orang Asli Papua (OAP). Ia memperkirakan saat ini jumlah Notaris OAP tidak lebih dari lima orang.
“Kami berharap adik-adik lulusan Sarjana Hukum, khususnya putra-putri asli Papua, untuk mulai melihat peluang ini. Notaris adalah pejabat publik yang membutuhkan profesionalisme tinggi,” ujar Anthonius.
Ia juga berencana menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di empat provinsi untuk membahas langkah proteksi dan pemberian kesempatan bagi anak asli Papua agar bisa menempuh pendidikan kenotariatan (M.Kn) hingga lulus seleksi.
Pembentukan MPD di Papua Tengah, Penambahan jumlah Notaris ini juga membawa dampak positif bagi birokrasi pengawasan di Daerah Otonomi Baru (DOB). Kakanwil menyebutkan bahwa Provinsi Papua Tengah kini memiliki lebih dari 20 Notaris, dengan konsentrasi terbanyak di Kabupaten Mimika.
Kondisi ini memungkinkan percepatan pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di wilayah tersebut.
“Pembentukan MPD itu mengikuti jumlah Notaris, bukan berdasarkan ibu kota provinsi. Karena jumlah di Papua Tengah sudah mencukupi, kemungkinan besar kedudukan MPD akan berada di Timika untuk mengawasi wilayah Nabire dan kabupaten sekitarnya,” jelasnya.
Pesan Ketelitian dan Peran PPNS, Selain melantik Notaris, Kakanwil juga melantik sejumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mayoritas berasal dari Satpol PP. Ia menegaskan peran penting Satpol PP sebagai "mata dan telinga" pemerintah daerah dalam mengawal konstitusi daerah dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda).
Terkait tantangan hukum ke depan, Kakanwil mengingatkan para Notaris untuk lebih teliti dalam memproses pembentukan badan hukum korporasi, sejalan dengan ketentuan UU KUHP yang baru. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat serta menghindari dampak kerugian di kemudian hari.
