Nabire, Kapiwuunews.org – Masyarakat Mee dari kelompok marga dan wilayah Yeimo, Dogopia, Magai, dan Yatipai menyampaikan penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Moni yang sedang diwacanakan di wilayah Paniai, Papua Tengah.
Pernyataan penolakan tersebut disampaikan menyusul aksi Mimbar Bebas Solidaritas Mahasiswa Indonesia-Kota Pelajar (SMI-KP) Se-Indonesia di Kota Studi Nabire pada Senin, 18 Mei 2026 di Pasar Karang, Nabire.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah dampak yang dinilai akan muncul akibat pemekaran DOB, antara lain ekspansi investasi, penggusuran hak ulayat masyarakat adat, arus transmigrasi, militerisasi, hingga kerusakan lingkungan hidup yang mengancam keberlangsungan ekologi, ekosistem, iklim, serta kehidupan masyarakat adat di Paniai.
Koordinator aksi, Arnold Pigai, menyampaikan bahwa aksi mimbar bebas dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan tanah adat dan keberlangsungan hidup rakyat Papua.
“Tanah ini adalah titipan leluhur. Kehadiran masyarakat dalam aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan rasa cinta terhadap tanah dan masa depan Paniai,” ujarnya dalam orasi aksi.
Sebelum aksi berlangsung, situasi dilaporkan mengalami ketegangan. Pada Minggu malam, 17 Mei 2026, sejumlah mahasiswa penghuni asrama mengaku mengalami intimidasi dan teror dari pihak tidak dikenal. Selain itu, Ketua GMNI dan KNPI sempat melakukan audiensi dengan penghuni asrama dan menawarkan agar aksi diganti dengan jumpa pers, dengan alasan adanya kelompok masyarakat yang berencana membubarkan aksi penolakan DOB.
Sekitar pukul 08.30 WIT, aparat gabungan TNI–Polri mulai tiba di lokasi aksi untuk melakukan pengamanan. Aparat dilaporkan membawa perlengkapan pengamanan seperti kendaraan Dalmas, gas air mata, tameng, serta senjata pengamanan lainnya.
Situasi memanas sekitar pukul 09.43 WIT ketika dua unit kendaraan yang disebut membawa massa pendukung DOB Moni tiba di lokasi. Massa tersebut dilaporkan membubarkan aksi secara paksa dengan merobek spanduk, memutus tali komando, dan membubarkan peserta aksi tanpa negosiasi dengan koordinator lapangan maupun penanggung jawab aksi.
Akibat situasi tersebut, massa aksi kemudian membubarkan diri dan kembali ke Sekretariat Honai Yamewa Paniai di wilayah Xbobo.
Sementara itu, masyarakat Mee dari wilayah Yeimo, Magai, Yatipai, dan Dogopia menyatakan bahwa wilayah yang diwacanakan menjadi Kabupaten Moni merupakan tanah ulayat masyarakat Mee, sehingga mereka menolak pembentukan DOB tersebut.
“Masyarakat Mee tetap menolak Kabupaten Moni karena wilayah itu bukan hanya dihuni suku Moni. Tanah ulayat daerah tersebut adalah wilayah Mee. Kami menilai Kabupaten Moni belum layak dibentuk karena Kabupaten Paniai sendiri sampai hari ini belum sepenuhnya berkembang,” ujar perwakilan masyarakat Mee.
Mereka juga menilai kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi persoalan penting yang harus dipertimbangkan sebelum mendorong pembentukan DOB baru di wilayah tersebut.
