Nabire, Papua Tengah Kapiwuunews.org - Solidaritas Pelajar, Mahasiswa, dan rakyat Papua yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua FIM WP menuntut Penolakannya terhadap Pendropan Militerisasi Orgnik dan Non Organik serta Penambangan PT. Ilegal yang masuk di tanah Papua.
Aksi yang berlangsung di pusat kota Nabire itu dipimpin langsung oleh Pimpinan Koka FIM-WP, bersama Korlap Umum Yulianus Janambani. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa suara mahasiswa Papua harus terus bergema demi keadilan dan harkat hidup rakyat Papua.
“Kami harus bersuara demi tanah kami Papua. Militerisme sangat tidak menguntungkan bagi orang Papua, dan kami tidak akan diam ketika rakyat kami terus menjadi korban,” tegas Janambani di tengah massa aksi.
Janambani menambahkan bahwa rakyat Papua bukan makhluk yang pantas diperlakukan seperti hewan.
“Orang Papua bukan binatang, bukan monyet. Tuhan menciptakan kami sebagai manusia. Kami hidup di atas tanah kami sendiri, tanah Papua yang penuh berkat,” ujarnya dengan suara bergetar.
Karena itu, dengan memperhatikan semua realitas kolonialisme dan penindasan terhadap rakyat bangsa Papua maka, kami menyatakan sikap :
- Hentikan kekerasan dan operasi militer terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik seperti Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan daerah lain di Tanah Papua.
- Hentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan Kota Sorong yang mengancam kehidupan masyarakat adat Marind dan Moi.
- Tutup semua perusahaan ilegal yang beroperasi di seluruh Tanah Papua dan berpotensi menimbulkan konflik ekosida dan genosida berat di papua.
- Usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM berat sejak 1961-2025 yang telah dan sedang terjadi di Tanah Papua.
- Segera tutup PT Freeport Indonesia dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa atas tanahnya.
- Tarik seluruh militer dari tanah teritori west papua yang datang dengan alasan apapun.
- Tanpa kehadiran militer dan investasi yang menyebar luas di papua, kami bangsa papua masih bisa hidup.
- Prioritaskan pendekatan humanis dan dialog sebagai jalan damai untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
- Berikan hak penentuan nasib sendiri (Right to Self-Determination) sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa West Papua.
Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanpa kehadiran militer dan investasi yang menyebar luas di atas tanah teritori west papua, kami bangsa papua masih bisa hidup.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pembubaran lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) karena dinilai tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal untuk melindungi rakyat Papua.
Dalam orasi yang disampaikan mewakili perempuan Papua, seorang peserta menyampaikan kesedihannya melihat penderitaan rakyat di tanah kelahiran mereka.
“Mama Papua pernah menangis di atas tanah ini. Kami melihat anak-anak kami mati, tanah kami diambil, tapi MRP tidak pernah bersuara. Ini luka yang dalam,” ungkapnya dengan nada penuh haru."
(**)
