Jayapura, Kapiwuunews.org – Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Deiyai (FKMKD) Sekota Studi Jayapura menyampaikan pernyataan sikap menolak sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Dayai. Dalam seruan yang disampaikan pada Senin sore, para mahasiswa menilai bahwa program-program pembangunan tersebut berpotensi melanggar hak-hak masyarakat adat di wilayah mereka. Pada 12 Mei 2025
Wakil Bendahara II FKM-KD Yohanes Pekei mengatakan, melanggar Hak-hak masyarakat Adat Di kabupaten Deiyai membangun PLTA di tempatnya kali yawei kokobaya dan membangun Pelabuhan di Deiyai bagian selatan kampung kapiraya di kabupaten Deiyai maka itu kami di tegaskan kepada gubernur Papua tengah dan bupati kabupaten Deiyai dan juga DPRP maupun DPRD Hentikan Program prioritas Pembangunan PLTA dan pembangunan Pelabuhan di kabupaten Deiyai, "ujarnya".
"Kami tegaskan kepada Bupati Deiyai dan DPR Daerah Deiyai Hentikan Pembahasan Pemekaran Distrik dan Desa di wilayah Kabupaten Deiyai". Selain Itu Anggota Hukum dan HAM FKM- KD Frengky Edowai mengatakan, kami melihat program Prioritas dari Gubernur Papua Tengah dan Bupati Deiyai tentang pembangunan PLTA urumuka di kali Yawei, Pembangunan Pelabuhan di kapiraya dan Pemekaran Distrik dan desa di Deiyai.
"Shalom, selamat sore. Kami dari FKMKD ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait program kolonial Indonesia yang dikemas dalam program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Dayai. Kami melihat dengan jelas bahwa program-program ini mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat," ujar juru bicara FKMKD dalam pernyataannya.
Adapun sikap tegas yang disampaikan FKMKD mencakup empat poin utama:
- Menolak Pembangunan PRTA di Kalijawi. FKMKD mendesak Gubernur Papua Tengah dan DPR Provinsi Papua Tengah untuk segera menghentikan program prioritas pembangunan PRTA (Pusat Rekayasa Teknologi Air) di kawasan Kalijawi, karena dinilai mengabaikan hak ulayat masyarakat setempat.
- Menolak Pembangunan Pelabuhan di Kapiraya. FKMKD juga meminta penghentian pembangunan pelabuhan di wilayah Kapiraya yang dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat dan berpotensi merusak lingkungan hidup dan keseimbangan budaya lokal.
- Menolak Pemekaran Distrik dan Desa di Kabupaten Deiyai. Mereka menolak rencana pemekaran distrik dan desa yang saat ini sedang dibahas oleh Bupati Deiyai bersama DPRD Kabupaten Deiyai, karena dianggap sebagai langkah politik yang tidak berpihak pada rakyat asli dan tidak berdasarkan aspirasi murni dari akar rumput.
- Seruan Aksi Mahasiswa Se-Deiyai. FKMKD mengajak seluruh mahasiswa asal Kabupaten Deiyai yang tersebar di seluruh Indonesia untuk bersatu dan mempersiapkan konsolidasi massa aksi pada bulan Juni mendatang di Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Deiyai sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.
"Gubernur Papua Tengah dan DPR Provinsi Hentikan Program prioritas Pembangunan PLTA urumuka Di kali Yaweii. Gubernur Papua tengah dan DPR Provinsi Hentikan Program prioritas Pembangunan Pelabuhan di Kapiraya. Bupati Deiyai dan DPR Daerah Deiyai Hentikan Pembahasan Pemekaran Distrik dan Desa di wilayah Kabupaten Deiyai".
Terima kasih kepada semua yang tetap setia menjaga tanah dan jati diri orang Dayai. Kami, mahasiswa FKMKD, tetap akan berdiri di barisan depan untuk menolak ketidakadilan, tutup pernyataan mereka.
(**)
.jpg)
