Nabire, Kapiwuunews.org – Pada 04 Maret 2025 Dalaam momen serah terima jabatan yang berlangsung di Aula Maranatha, Nabire, Papua Tengah, Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru, Aner Maisene, S.H., M.H., dengan tegas menolak wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Intan Jaya.
Dalam pidatonya, Aner Maisene menyampaikan bahwa tanah adat tidak boleh dipolitisasi demi kepentingan tertentu. Baginya, pemekaran wilayah bukan solusi, melainkan ancaman bagi keberlangsungan hak-hak masyarakat adat.
"Intan Jaya adalah tanah adat, warisan leluhur kami. Kami tidak butuh DOB yang hanya akan memperburuk keadaan masyarakat asli. Saya berdiri bersama mahasiswa dan masyarakat yang menolak rencana ini!" tegasnya di hadapan hadirin yang memenuhi aula.
Pernyataan ini disambut dengan sorak sorai dukungan, terutama dari kalangan mahasiswa yang selama ini gencar menyuarakan penolakan DOB di Papua. Mereka menilai bahwa pemekaran wilayah justru memperbesar masalah, seperti perampasan tanah adat, ketimpangan pembangunan, serta meningkatnya kehadiran aparat keamanan yang berpotensi memperparah konflik sosial di daerah tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas sang bupati. Mereka menganggap bahwa DOB hanya menguntungkan segelintir elit politik dan investor luar, sementara masyarakat adat akan semakin tersingkir dari tanah mereka sendiri.
Banyak pihak berharap agar sikap tegas yang ditunjukkan oleh Aner Maisene juga diikuti oleh para bupati lain di Papua Tengah. Jika tujuh bupati di wilayah ini berpikir serupa, mereka akan menyadari bahwa DOB bukanlah solusi, melainkan ancaman nyata terhadap identitas dan kedaulatan rakyat Papua.
Sikap kritis seperti ini semakin penting di tengah gencarnya dorongan pemerintah pusat untuk terus memperluas DOB di berbagai wilayah Papua. Namun, bagi masyarakat adat, tanah bukanlah sekadar wilayah administratif, melainkan akar jati diri dan warisan leluhur yang harus dijaga demi generasi mendatang.
(**)
.jpg)
