.jpeg)
Meki Fritz Nawipa, calon gubernur Papua Tengah periode 2024-2029. (Ist)
Jayapura Kapiwuunews.org, Meki Fritz Nawipa, yang maju sebagai calon gubernur Papua Tengah untuk periode 2024-2029, menyuarakan penolakannya terhadap program transmigrasi dari Pulau Jawa dan sekitarnya yang akan dikirim ke Tanah Papua. Sikap tegas ini dia nyatakan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak masyarakat asli Papua, khususnya terkait hak ulayat atas tanah adat mereka.
Menurut Meki Nawipa, program transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi RI tidak hanya mengancam kesejahteraan masyarakat asli Papua, tetapi juga memperuncing persoalan terkait kedaulatan atas tanah adat. Masyarakat Papua selama ini hidup dengan nilai-nilai budaya yang sangat erat kaitannya dengan tanah adat yang mereka anggap sebagai bagian penting dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka. Kehadiran transmigrasi dari daerah lain, menurut Nawipa, dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial, ekonomi, dan kultural di Papua.
Papua Tengah sebagai provinsi baru memerlukan pendekatan pembangunan yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, serta menghormati hak-hak dasar masyarakat lokal. Nawipa menekankan bahwa dalam proses pembangunan di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah, masyarakat asli harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian budaya serta alam yang sangat dihormati oleh masyarakat Papua.
Bagi Nawipa, transmigrasi tidak hanya berdampak pada ketersediaan lahan dan lingkungan, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial akibat perbedaan latar belakang budaya dan kebutuhan yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi masyarakat asli Papua. "Papua bukan tanah kosong yang bisa dijadikan tempat migrasi begitu saja," tegas Nawipa. Menurutnya, Papua adalah tanah yang kaya dengan keanekaragaman budaya, yang patut dihormati dan dilestarikan.
Penolakan terhadap program transmigrasi ini juga mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk mahasiswa yang selama ini memperjuangkan hak-hak adat dan keberlanjutan kehidupan masyarakat asli. Mereka menyatakan kekhawatiran terhadap ketidakadilan yang mungkin terjadi jika tanah ulayat diberikan kepada para pendatang, sedangkan masyarakat lokal justru kehilangan akses atas tanah leluhur mereka.
Meki Nawipa melihat bahwa pembangunan yang terbaik untuk Papua Tengah adalah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam visi dan misinya, Nawipa ingin memaksimalkan potensi masyarakat Papua agar bisa mandiri dan sejahtera di tanah mereka sendiri tanpa harus merasa terancam oleh program-program yang justru memperlemah kearifan lokal. Sebagai calon pemimpin Papua Tengah, Nawipa berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sekaligus membangun daerah dengan cara-cara yang menghormati kekayaan budaya dan sosial yang ada di Papua.
Dengan kampanye yang bertema “Pembangunan yang Adil dan Berkeadilan untuk Papua Tengah,” Meki Nawipa menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kesejahteraan dan kedaulatan masyarakat lokal.
(**)
