Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Paul Finsen Mayor, saat mengikuti Sidang Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kapiwuunews.org - Paull Finsen Mayor, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Provinsi Papua Barat Daya, telah menyatakan penolakannya terhadap program transmigrasi yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk wilayah Papua. Menurut Paul, program tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru bagi masyarakat lokal di Papua, mengingat kompleksitas situasi di tanah Papua.
"Kami khawatir program transmigrasi akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat," ujar Paul Finsen Mayor. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada evaluasi keamanan dan penyelesaian konflik di Papua sebelum melaksanakan program transmigrasi.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh anggota DPD Papua Barat, Lamek Dowansiba, yang meminta Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang program tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan keamanan di Papua. Selain itu, Komite Nasional Papua Tengah juga menegaskan penolakannya terhadap program transmigrasi, dengan alasan bahwa hal itu dapat mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan memperburuk situasi di Papua.
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa Kementerian Transmigrasi mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua, dengan tujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan daerah-daerah di Indonesia. Namun, pernyataan ini mendapat kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa program tersebut tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Dengan adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat Papua, diharapkan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali rencana transmigrasi ke Papua dan lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah fundamental yang ada di wilayah tersebut.
(**)
