Wondama, Kapiwuunews.org – Dewan Adat se-Tanah Papua menggelar Pleno XIX di Kabupaten Teluk Wondama, 19–21 Mei 2026, yang dihadiri perwakilan tujuh wilayah adat Papua.
Dalam pleno tersebut, Dewan Adat Papua (DAP) menghasilkan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah pusat terkait perlindungan masyarakat adat, tanah, hutan, dan penyelesaian konflik di Papua.
Ketua Dewan Adat Wilayah Doberay, Dr. Markus Waran, mengatakan DAP menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penambahan pos militer di Papua karena dinilai mengancam ruang hidup Orang Asli Papua.
DAP juga meminta pemerintah menghentikan pengiriman pasukan dalam skala besar serta mengedepankan dialog damai dibanding pendekatan militer.
Selain itu, DAP menolak efisiensi anggaran APBD Papua yang dinilai berdampak pada pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat adat.
Pleno turut mendorong pembukaan ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat adat Papua, serta meminta negara menjaga ruang demokrasi dan kebebasan karya jurnalistik, termasuk film dokumenter “Pesta Babi”.
Dalam pleno itu juga ditetapkan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) V akan digelar di Kabupaten Manokwari Selatan pada Oktober 2026.
Redaksi : Andri Sapau
