Nabire, Kapiwuunews.org – Pelajar dan Mahasiswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Studi Nabire Papua Tengah menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Pasar Karang, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada jumat 5 Juni 2026. Kemanusiaan dan Investasi."Nabire, Pelajar dan Mahasiswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Studi Nabire Papua Tengah menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Pasar Karang, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada jumat 5 Juni 2026.
Pelaksanaan aksi damai dan pembacaan pernyataan sikap dan tuntutan berlangsung damai di pasar Karang Tumaritis Nabire pada hari Jum'at mulai jam 8:30 - 11:45 Wit
Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Papua yang dinilai terus menghadapi dampak konflik berkepanjangan di sejumlah wilayah.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut krisis kemanusiaan di Papua semakin memburuk akibat operasi keamanan dan konflik bersenjata yang berlangsung di berbagai daerah.
Sejumlah wilayah yang disebut mengalami dampak besar antara lain Nduga, Puncak, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Teluk Bintuni, dan Jayawijaya.
Mereka mengungkapkan ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dan hidup dalam kondisi terbatas, tanpa akses memadai terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.
Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah juga menyoroti banyaknya anak-anak yang kehilangan hak pendidikan akibat sekolah ditutup dan situasi keamanan yang tidak kondusif.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan yakni meminta penghentian segera seluruh operasi militer dan operasi keamanan di wilayah Papua Tengah maupun wilayah konflik lainnya di Papua.
Mereka juga mendesak penarikan aparat militer organik maupun non-organik dari wilayah pemukiman masyarakat sipil karena dianggap memperparah dampak kemanusiaan.
Selain itu, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah meminta pemerintah menghentikan operasi bersenjata di wilayah seperti Puncak, Dogiyai, dan Intan Jaya.
Mereka turut meminta jaminan keamanan bagi warga sipil, tenaga kesehatan, relawan kemanusiaan, serta seluruh masyarakat yang berada di wilayah konflik.
Dalam tuntutannya, mereka juga meminta pemerintah segera memenuhi hak dasar para pengungsi internal, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan tempat tinggal yang layak.
Kelompok tersebut turut mendesak pemerintah daerah agar memfasilitasi pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia maupun pejabat tinggi negara guna membahas penyelesaian damai di Papua.
Selain isu kemanusiaan, mereka juga menyoroti keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN), investasi perkebunan, dan pertambangan yang dinilai merusak lingkungan serta mengancam kehidupan masyarakat adat.
Mereka secara khusus meminta evaluasi dan pencabutan izin terhadap perusahaan yang dianggap tidak transparan, melanggar AMDAL, serta memicu konflik dengan masyarakat.
Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah juga menolak kriminalisasi masyarakat sipil yang menyampaikan penolakan terhadap proyek investasi maupun aktivitas perusahaan di Papua.
Mereka menuntut adanya perlindungan terhadap hak tanah adat dan meminta pemerintah menghentikan pengambilan lahan tanpa persetujuan masyarakat adat setempat.
Dalam pernyataannya, kelompok mahasiswa dan pelajar itu turut meminta transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan.
Mereka juga menuntut adanya keadilan ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP), termasuk prioritas tenaga kerja lokal dan pembagian hasil sumber daya alam yang dinilai lebih adil.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah melakukan pemulihan lingkungan dan sosial di wilayah terdampak konflik maupun investasi, termasuk rehabilitasi hutan, sungai, dan lahan adat.
Kelompok tersebut juga menolak proyek yang dinilai mengancam identitas budaya dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.
Dalam poin terakhir tuntutannya, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah meminta adanya penyelesaian konflik Papua melalui dialog damai serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Papua.
Pernyataan sikap tersebut diketahui ditandatangani oleh Arnol Pigai selaku koordinator lapangan dan Marius Petege sebagai wakil koordinator lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah maupun aparat keamanan terkait tuntutan yang disampaikan oleh Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah.
