.jpg)
NABIRE, Kapiwuunew.org — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua bersama Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) menggelar seminar bertajuk Pembangunan yang Adil dan Berkelanjutan di Hotel Adamant, Wadio, Jalan Trans Nabire, Papua Tengah, pada Jumat (30/5).
Kegiatan ini menjadi panggung diskusi penting yang mengangkat tema Merajut Keadilan, Merangkul Masyarakat Adat, dan Menjaga Lingkungan.
Seminar sehari ini menghadirkan beragam narasumber dari berbagai elemen, mulai dari perwakilan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, organisasi bantuan hukum, jurnalis lokal, hingga tokoh masyarakat adat. Salah satu pembicara utama dalam forum ini adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobai, yang secara tegas menyoroti urgensi perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi ancaman deforestasi.
Emanuel Gobai, S.H., M.H. (YLBHI-LBH Papua) Hak Atas Tanah, Masyarakat Adat Papua. Tanah bukan hanya ruang hidup, tetapi nadi budaya dan identitas. Di Papua, hutan adalah ibu, tanah adalah sejarah, dan masyarakat adat adalah penjaga peradaban.
Hari ini, kita tidak hanya bicara pembangunan, tapi kita bicara keadilan—agar pembangunan tidak mengorbankan akar kita sendiri. Pungkasnya
"Mari kita rajut keberlanjutan dengan kejujuran, mari kita perjuangkan pembangunan yang berdiri di atas hak, bukan perampasan.
Karena masa depan Papua yang adil, hanya lahir jika masyarakat adat didengar, dihargai, dan dilibatkan."
Deretan Narasumber dan Topik Strategis Acara ini menghadirkan narasumber lintas sektor, baik dari pemerintahan, adat, media, hingga organisasi masyarakat sipil, antara lain:
- Yan R. Pagu, S.Hut., M.Si. (Plt. Kadis LHK Papua Tengah): Pengendalian Lingkungan Hidup Dalam Perencanaan Pembangunan
- Okto Marko Prkey (Ketua DAP Wilayah Meepago): Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kelestarian Alam dan Nilai Budaya
- Mikael Kudiai (Pemred Lao-Lao Papua): Peran Media Dalam Isu Lingkungan
- Emanuel Gobai, S.H., M.H. (YLBHI-LBH Papua): Hak Atas Tanah, Masyarakat Adat Papua
- Okto Yudo Satyo (Koordinator Jikalahari): Dampak Kerusakan Hutan
- John N.R. Gobai (Anggota DPR Papua Tengah): Rencana Perdasi/Perdasus Untuk Masyarakat Adat dan Hutan Adat
WALHI Papua mencatat, Provinsi Papua Tengah yang dikenal memiliki kawasan hutan lebat yang masih terjaga kini menghadapi tekanan besar dari aktivitas industri ekstraktif. Pembukaan lahan secara masif oleh perusahaan kelapa sawit, tebu, proyek bioetanol, pertambangan, hingga praktik pembalakan liar disebut menjadi penyebab utama hilangnya hutan alam.
Direktur WALHI Papua, Maikel Primus Peuki, mengatakan pada saat wawancara di media bahwa 40.000 Hektar sudah eksploitasi sudah habis namun tinggal sisa 30.000 hektar yang masih Adah namun ini harus kita komitmen bagaimana cara untuk tanah hak adat Papua ini kita jaga dan kita Lestarikan dan mediasikan sesuai dengan hak adat Papua.
“Data kami menunjukkan bahwa hingga Maret 2025, sekitar 40.000 hektare hutan alam di Papua Tengah telah hilang,” ungkap perwakilan WALHI dalam seminar. “Padahal, total tutupan hutan lebat di Tanah Papua mencapai sekitar 33,12 juta hektare ini bukan sekadar angka, tapi masa depan masyarakat adat dan iklim global yang dipertaruhkan.ucarnya Maikel”
Selain membedah data dan tren kerusakan lingkungan, seminar ini juga memfokuskan diskusi pada empat pokok pertanyaan kunci: ancaman lanjutan bila deforestasi tak dikendalikan; instrumen hukum yang tersedia untuk perlindungan hutan dan masyarakat adat; sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal; serta peran media dalam menyuarakan isu lingkungan dan keadilan sosial.
“Jurnalis memegang peran penting dalam membangun kesadaran publik, dan mendesak tanggung jawab negara maupun korporasi,” kata salah satu peserta diskusi dari komunitas media lokal.
Dengan kehadiran peserta dari berbagai latar belakang, seminar ini diharapkan mampu menjadi ruang kolaborasi dan perumusan strategi bersama dalam melindungi hutan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Papua Tengah.
