MERAUKE, Kapiwuunews.org – Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat (AMPERA) Papua Selatan menggelar aksi damai di Kabupaten Merauke, Rabu (17/6/2026). Massa aksi berkumpul di kawasan Libra sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Merauke pada Rabu 17 Juni 2026. Sekitar pukul 09.00 WIT.
Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan Siska Gondro Mahuze dengan penanggung jawab Yoram Oagay. Dalam aksi itu, peserta menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan, demokrasi, dan situasi kemanusiaan di Papua.
AMPERA Papua Selatan mengajukan tiga tuntutan utama, yakni menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat dan lingkungan, mendesak pengurangan kehadiran militer dalam jumlah besar di Papua, serta meminta pemerintah menghentikan krisis kemanusiaan dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Dalam pernyataan sikapnya, AMPERA juga menyoroti tidak hadirnya Bupati Merauke untuk menemui massa aksi. Mereka menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk kurangnya respons terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai.
Adapun tuntutan yang kami suarakan adalah:
- Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat, merusak keseimbangan ekologis, serta mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent).
- Mendesak penarikan militer organik maupun non-organik dalam jumlah besar dari Tanah Papua sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang sipil yang demokratis dan kondusif.
- Menuntut penghentian krisis kemanusiaan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua, termasuk hak atas rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang bermartabat.
Namun demikian, kami memandang bahwa sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam merespons aksi rakyat pada hari ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi partisipatif.
Menurut AMPERA, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang dialog dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi secara konstitusional dalam negara demokrasi.
Aliansi itu juga menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan publik yang dinilai berdampak terhadap masyarakat Papua. Mereka mengajak mahasiswa, pemuda, masyarakat adat, tokoh agama, dan organisasi sipil untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan dan kebijakan pemerintah.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan tuntutan secara damai. AMPERA Papua Selatan menegaskan bahwa perjuangan mereka bertujuan memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan dan masa depan Papua.
