Sulaweisi Utara, Kapiwuunews.org - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/i Kabupaten Dogiyai (IPMADO) menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan di Asrama Dogiyai Tomohon, Sulawesi Utara, pada Senin, 11 Mei 2026, sekitar pukul 03.14 WITA.
Dalam pernyataannya, IPMADO menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi keamanan dan dinamika politik di Dogiyai yang dinilai semakin memanas dan rentan konflik. Mereka menyoroti adanya aksi kekerasan, penggunaan senjata api oleh aparat keamanan yang dianggap berlebihan, serta ketidakpastian hukum yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Adapun 8 (Delapan) pernyataan sikap :
- Presiden Republik Indonesia
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia
- Gubernur Provinsi Papua Tengah
- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Papua Tengah
- Bupati Kabupaten Dogiyai
- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Dogiyal
- Seluruh Masyarakat Indonesia dan Dunia Internasiona
Pernyataan sikap tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Gubernur Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, Bupati Dogiyai, Kapolres Dogiyai, hingga masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
IPMADO menilai situasi yang terjadi di Dogiyai bukan sekadar konflik biasa, melainkan telah mengarah pada tindakan penindasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis terhadap masyarakat sipil. Oleh karena itu, mereka meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan kekerasan diproses hukum secara adil dan terbuka melalui pengadilan umum.
Dalam tuntutannya, IPMADO mendesak pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Polda Papua Tengah, dan Polres Dogiyai guna mengusut tuntas rangkaian konflik yang terjadi. Mereka meminta agar investigasi dilakukan secara transparan untuk mengungkap akar persoalan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, IPMADO juga meminta aparat keamanan menghentikan segala bentuk tindakan agresif terhadap warga sipil. Mereka menekankan bahwa pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif harus dikedepankan dalam menjaga keamanan masyarakat.
Dalam poin lainnya, organisasi mahasiswa tersebut mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap aparat atau pihak mana pun yang terbukti melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil. Mereka menolak adanya perlindungan institusi maupun praktik impunitas dalam proses hukum.
IPMADO juga meminta Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan jajaran kepolisian untuk segera menuntaskan berbagai kasus penembakan yang terjadi di wilayah tersebut secara jujur dan terbuka kepada publik.
Selain itu, mereka menyoroti penambahan personel keamanan dari luar daerah yang dinilai justru berpotensi memperpanjang konflik dan meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat. Karena itu, IPMADO meminta agar kebijakan penambahan pasukanp dihentikan.
Pada bagian akhir pernyataan sikapnya, IPMADO memberikan peringatan keras kepada aparat keamanan agar tidak menggunakan senjata api secara sembarangan, terutama di lingkungan permukiman warga yang dihuni perempuan, anak-anak, dan orang tua.
IPMADO berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kemanusiaan, keadilan, serta penyelesaian damai demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.
