Jayapura, Kapiwuunews.org — Seorang tokoh gereja dan intelektual Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, menyuarakan kegelisahan mendalam terkait situasi hak-hak sipil dan ruang demokrasi bagi Orang Asli Papua (OAP) di tanah kelahirannya. Dalam pernyataannya, tokoh yang juga menjabat sebagai gembala Gereja KINGMI Papua ini menilai, seolah tidak ada ruang gerak yang bebas bagi orang Papua di negerinya sendiri.
“Setiap aktivitas kami, entah itu sebagai masyarakat sipil maupun aparatur pemerintahan, selalu dalam pantauan ketat dari aparat negara TNI, Polri, BIN, hingga BAIS,” ungkap Dr. Giay dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa tekanan tersebut tidak hanya dialami oleh warga biasa, namun juga pejabat publik seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga pegawai negeri dan aktivis LSM yang bekerja di Papua.
Menurutnya, pola pengawasan intensif ini menciptakan suasana batin yang penuh ketakutan dan ketidaknyamanan. “Saya tidak mengerti mengapa Indonesia memperlakukan kami seperti ini. Lama-kelamaan ini seperti kerja sistematis untuk menghabisi kami, orang Melanesia yang disebut orang asli Papua,” ujarnya dengan nada prihatin.
Atas kondisi tersebut, Pdt. Dr. Giay mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka ruang dialog damai yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan independen. Ia menilai dialog semacam itu penting untuk meredam konflik dan membuka jalan menuju penyelesaian yang bermartabat bagi rakyat Papua.
Lebih lanjut, ia juga menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Paniai yang menewaskan empat pelajar SMA Negeri 1 Paniai Timur pada 8 Desember 2014. “Sudah lebih dari satu dekade, keadilan untuk keluarga korban belum ditegakkan,” tegasnya.
Sebagai tambahan, ia menyerukan kepada pemerintah agar membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing untuk meliput secara bebas di Papua. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah langkah penting untuk menciptakan transparansi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Papua bukan zona perang, tapi kenapa kami diperlakukan seperti musuh di tanah kami sendiri?” pungkas Dr. Giay.
(**)
