Jayapura, Kapiwuunews.org — Menggema di Asrama Dogiyai, Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (24/5/2025), saat mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai menggelar jumpa pers menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mapia Raya Pada Sabtu 24 Mei 2025.
Pernyataan sikap penolakan ini dipimpin oleh Tim Peduli Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Wilayah Kabupaten Dogiyai. Dalam pernyataannya, koordinator aksi, Melianus Tagi, menegaskan sikap mahasiswa Dogiyai se-Jayapura yang menolak tegas segala bentuk upaya pemekaran wilayah oleh oknum-oknum atau elit politik lokal yang mengatasnamakan rakyat Mapia.
“Kami mahasiswa Dogiyai se-Jayapura menolak dengan tegas pemekaran Kabupaten Mapia Raya. Kami meminta pemerintah pusat segera membatalkan pembahasan dan penetapan DOB tersebut. Pemekaran bukan solusi untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan konflik di wilayah kami,” ujar Melianus.
Pihak mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap Matias Butu dan kelompoknya yang dinilai tidak mewakili aspirasi rakyat Dogiyai. Mereka mendesak agar draft pemekaran Kabupaten Mapia Raya diuji secara akademik dan melibatkan elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, mahasiswa, perempuan, dan masyarakat sipil lainnya.
Lebih lanjut, mahasiswa mengancam akan melakukan aksi blokade jalan TransMapia jika pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Dogiyai tetap mengabaikan aspirasi mereka.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) menyampaikan tujuh poin tuntutan, yaitu:
- Menolak tegas segala bentuk upaya pemekaran oleh elit politik yang mengatasnamakan rakyat Mapia.
- Mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan rencana pembahasan dan penetapan DOB Kabupaten Mapia Raya.
- Menyatakan mosi tidak percaya kepada Matias Butu dan kelompoknya yang dianggap tidak mewakili suara rakyat.
- Mengancam melakukan aksi pemblokiran jalan TransMapia jika tuntutan tidak direspons.
- Menuntut uji akademik terhadap draft pemekaran yang melibatkan tokoh masyarakat dan elemen sipil.
- Meminta Gubernur Papua Tengah menghentikan seluruh proses pemekaran wilayah di Papua Tengah, khususnya di Dogiyai.
- Menuntut penghentian operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di seluruh tanah Papua.
Selain tujuh tuntutan utama, mahasiswa juga menambahkan poin kedelapan, yakni meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menghentikan segala bentuk konflik di Kabupaten Dogiyai yang telah menelan banyak korban dari masyarakat sipil.
