Yahukimo, Kapiwuunews.org – Sebuah video yang beredar luas di media sosial memicu perdebatan panas terkait pernyataan Panglima TNI tentang penempatan tenaga kesehatan (nakes) dan guru di Papua. Dalam video berdurasi 2 menit 44 detik tersebut, Panglima menyatakan bahwa "Nakes dan tenaga guru yang penempatannya di Papua itu semua adalah anggota saya." Pada 24 Maret 2025
Pernyataan ini langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik dan kesehatan di Papua Barat. Seorang tenaga pengajar di Kabupaten Yahukimo, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan rasa kecewanya.
"Hal ini sangat mengancam kami yang merupakan sipil murni, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP. Profesi guru dan tenaga kesehatan adalah pekerjaan vital bagi masyarakat Papua Barat, tetapi kini seolah-olah keberadaan kami di bawah kendali militer," ujarnya.
Banyak pihak menilai pernyataan Panglima ini berpotensi mereduksi peran ASN sipil dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan di Papua. Selain itu, pernyataan ini juga memicu kekhawatiran akan potensi militerisasi sektor sipil, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi ketegangan politik dan keamanan.
Seorang tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman Papua juga mengungkapkan keresahannya.
"Kami sudah bekerja keras memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi dengan pernyataan ini, seolah-olah status kami sebagai tenaga kesehatan sipil dipertanyakan. Kami berharap Panglima bisa menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataannya ini," katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak TNI terkait pernyataan tersebut. Namun, desakan kepada Panglima untuk merevisi atau menjelaskan maksud dari ucapannya terus berdatangan. Banyak pihak berharap agar kebijakan terkait tenaga guru dan kesehatan di Papua tetap berada dalam jalur profesional tanpa intervensi yang dapat mengancam netralitas sektor sipil.
Polemik ini juga menghidupkan kembali perdebatan soal dwifungsi ABRI, konsep yang pernah diterapkan pada era Orde Baru dan memberikan peran ganda bagi militer dalam urusan sipil. Jika konsep serupa kembali diterapkan, banyak yang khawatir dampaknya justru akan memperburuk situasi di Papua.
Sementara itu, masyarakat Papua menantikan langkah konkret dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Papua tetap bekerja dalam koridor profesionalisme dan tidak berada di bawah struktur militer.
(**)
.jpg)
