Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

KAPP Pusat Ajukan Telaahan Hukum ke Kejaksaan Negeri Jayapura, Cari Kepastian Kedudukan Organisasi

Selasa, 17 November 2026 | 20:17 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-18T04:18:25Z








Jayapura, Kapiwuunews.org – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) secara resmi mengajukan permohonan telaahan hukum kepada Kejaksaan Negeri Jayapura Langkah tersebut ditempuh Dewan Pengawas KAPP untuk memperoleh kepastian hukum terkait perbedaan pandangan mengenai kedudukan, legalitas, serta pusat kendali organisasi. Pada Selasa (17/11/2026).


Steering Committee KAPP, Elpis Karoba, mengatakan bahwa permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan antara dua kelompok di internal organisasi mengenai kedudukan KAPP.


Menurut Elpis, kelompok Boy Godlif Wolter Baransano dan Musa Haluk menghendaki agar KAPP dipisahkan dari Provinsi Papua. Sementara itu, kelompok David Maikel Padwa berpandangan bahwa KAPP tetap berada dalam wilayah Provinsi Papua.


Selain persoalan kedudukan organisasi, perbedaan tersebut juga berkaitan dengan keberlakuan dokumen administrasi dan legalitas hukum yang dimiliki masing-masing pihak, termasuk dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun 2026 dan Tahun 2024 serta statuta organisasi.


"Dewan Pengawas KAPP berpandangan bahwa tugas dan fungsi pengawasan harus dijalankan untuk memastikan lembaga KAPP berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah serta memiliki kepastian hukum," kata Elpis Karoba.


Ia menjelaskan, perbedaan pandangan dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak perlu dikaji secara objektif melalui telaahan hukum dengan mengacu pada regulasi pemerintah yang berkaitan dengan KAPP, Anggaran Dasar (AD), serta dokumen hukum organisasi lainnya.


Selain mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Jayapura, Elpis menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan dokumen terkait kepada LP3BH Manokwari untuk memperoleh penjelasan dan pandangan hukum sebagai bahan pertimbangan dalam mencari kepastian hukum organisasi.


Adapun sejumlah dokumen yang menjadi bahan permohonan telaahan hukum tersebut meliputi Perdasus Nomor 18 Tahun 2008, Pergub Nomor 45 Tahun 2017, Keputusan Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU-0000912.AH.01.08 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 Juni 2026, serta dokumen AHU Nomor AHU-00012.25B. AH.01.08 Tahun 2024.


Dokumen lainnya mencakup akta notaris atau Anggaran Dasar KAPP, serta Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/205/2025 Tahun 2025 tentang Badan Pengurus KAPP.


Elpis menegaskan bahwa langkah Dewan Pengawas tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk mencegah berkembangnya klaim kepemimpinan yang berpotensi memperpanjang persoalan internal organisasi.


Lebih lanjut, Elpis Karoba, S.H., menilai bahwa dokumen AHU merupakan salah satu aspek penting dalam proses administrasi dan legalitas sebuah organisasi.


"Sebenarnya, secara organisasi, kalau sudah ada AHU, istilah dinamika organisasi itu sudah harus berakhir. Karena AHU merupakan proses akhir organisasi. Apabila ada pihak lain yang merasa keberatan, seharusnya menempuh jalur hukum dengan menggugat AHU melalui pengadilan, bukan terus melakukan manuver yang justru merusak citra KAPP dan merugikan penerima manfaat di seluruh Tanah Papua," tegasnya.


Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika internal KAPP dapat menahan diri, menghormati proses hukum, serta tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh situasi organisasi.


Menurut Elpis, hasil telaahan hukum dari Kejaksaan Negeri Jayapura diharapkan dapat menjadi salah satu landasan untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang sedang dihadapi KAPP, sehingga seluruh pihak dapat mengedepankan ketentuan hukum dan menjaga keberlangsungan organisasi.


"Oleh karena itu, kami berharap kepada semua pihak agar bersama-sama menunggu hasil telaahan hukum dari Kejaksaan Negeri. Kita harus mengedepankan kepastian hukum dan menjaga nama baik organisasi KAPP," pungkas Elpis Karoba. (**)

×
Berita Terbaru Update